Fenomena Ijazah Palsu Di Indonesia

Kasus ijazah palsu sebenarnya bukan berita baru. Tapi, begitu fenomena ini mencuat lagi ke permukaan, tetap saja menyita perhatian luar biasa. Bagaimana tidak. Kasus ijazah palsu bukan saja bisa melibatkan orang biasa, tapi sering dikabarkan melibatkan orang beken di jajaran eksekutif atau legislatif. Kenapa?

Yang jelas, ada orang yang demikian gelap mata untuk memilih cara instan mendapatkan ijazah. Dengan merogoh kantong dalam jumlah tidak sedikit, seseorang pun mendapatkan “ijazah” walau tak pernah menyelesaikan pendidikan. Fenomena ini makin tumbuh-subur karena diduga ada semacam sindikat yang ikut bermain.

Tentu saja, akibatnya bisa runyam. Jika fenomena ini tak mampu dicegah, jangan-jangan lulusan lembaga pendidikan yang disebut-sebut berbasis kompetensi, hanya manis di bibir saja. Nah, seorang yang dinyatakan lulus dengan disiplin ilmu tertentu, begitu diserahkan tanggungjawab, apakah dimungkinkan akan sangat tidak profesional kalau ijazah yang diperolehnya justru dengan cara simsalabim?

Belakangan kembali santer dikabarkan sejumlah oknum yang dituding menggunakan ijazah palsu. Mereka duduk manis sambil ongkang kaki, kemudian dapat “ijazah”. Ada yang dikabarkan kemudian lulus dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Malah dikabarkan ada anak petinggi di kabupaten.

Persoalan ini ternyata berbuntut panjang. Satu perguruan tinggi di Medan melaporkan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga mereka. Tidak tanggung-tanggung, bukti-bukti pemalsuan itu diserahkan ke aparat di Mapoldasu beberapa hari lalu. Pengusutan pun sedang berlangsung. Akankah “permainan” dalam jual-beli ijazah ini akan bisa dihentikan sampai di sini?

Untuk melihat fenomena ijazah dan gelar palsu, yang tampaknya terus terjadi dari tahun ke tahun, berikut wawancara Irham Hagabean Nasution dengan pengamat pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan DR Matsuhito Solin, M.Pd (MS) di Medan, Selasa (15/11).

IHN: Menurut Anda, kenapa fenomena pemalsuan ijazah cenderung terus terjadi ?

MS: Kita melihat, dalam hal ini terjadi hukum pasar. Ada permintaan, ada pemasok. Sejumlah jabatan memerlukankualifikasi pendidikan formal untuk dapat menduduki jabatan tertentu, misalnya kalau mau menjadi anggota legislatif minimal harus tamat SMA, menjadi tenaga pendidik sesuai dengan undang-undang guru dan dosen minimal harus memiliki ijazah S-1. Sedangkan orang kadang-kadang sudah kadung duduk dalam suatu jabatan, sementara kualifikasi formal ini belum mereka miliki. Sedangkan untuk meraih gelar S-1, mereka terkadang tidak ada waktu sehingga mereka mencari jalan pintas untuk memiliki ijazah.

Persoalannya sekarang, ada beberapa perguruan tinggi atau oknum di perguruan tinggi – yang umumnya perguruan tinggi swasta diindikasikan dari dulu melakukan praktik tidak benar. Saya kira, perguruan tinggi negeri jarang mengeluarkan ijazah palsu karena proses penerbitan ijazah sangat ketat.

Di sisi lain, kita juga melihat sejumlah orang Indonesia seperti dikatakan Rektor IPB (waktu itu) Andi Hakim Nasution, ada fenomena di Indonesia yang sangat mengistimewakan gelar. Ada yang gila gelar. Gelar gila ini dibeli orang untuk mengukuhkan status sosialnya. Ini makin berkembang lagi, katakan misalnya

seorang pengamat atau publik figur yang sering disebut-sebut media massa, kalau

tidak ada embel-embel gelar, pendapatnya dianggap orang kurang bermutu. Sejumlah orang pun mencari-cari gelar-gelar gila itu. Fenomona di Indonesia juga gelar kesarjanaan dari dulu memang seperti prestise, sehingga upaya untuk mencari gelar cenderung lebih dominan ketimbang mencari kompetensi.

Meskipun sekarang orientasi perguruan tinggi sudah mencari kompetensi dengan adanya Undang Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, bahwa semua lulusan berbasis kepada kemampuan atau kompetensi. Sayangnya, dalam praktiknya, masih condong kepada mengejar gelar daripada melangkahkan diri supaya menjadi seorang profesional.

Fenomena seperti inilah maka beberapa perguruan tinggi atau oknum di perguruan tinggi melihat ada “pasar” untuk melakukan praktik seperti ini, dengan memberi gelar. Ini dikhawatirkan justru makin berkembang, kalau sebelumnya lebih cenderung untuk gelar S-1, lama-kelamaan bisa S-2, bahkan S-3. Sekarang ada orang yang justru tidak malu menggunakan gelar palsu seperti itu.

IHN: Soal profesionalisme, kalau orang-orang seperti ini ditempatkan pada posisi strategis, barangkali akan membuahkan kinerja yang sangat tidak profesional.

MS:Begini. Profesionalisme seseorang kadang-kadang memang tidak hanya diperoleh melalui bangku perguruan tinggi. Apalagi ada hasil riset dan pendapat para ahli yang mengatakan, seseorang itu kalau sudah lepas dari perguruan tinggi, 82 persen berkembang di luar karena dirinya sendiri. Jadi, perguruan tinggi member kontribusi kompetensi hanya 18 persen.

Karena itu, banyak orang menjadi profesional karena interaksi di luar. Sayangnya, banyak orang profesional, cakap memimpin suatu instansi, tapi karena persyaratan untuk memimpin itu – katakanlah misalnya untuk menjadi kepala dinas harus memiliki kualifikasi S-1 kemudian melirik untuk mendapatkan gelar. Jadi, sekarang, tidak bisa juga diukur S-1, S-2 atau S-3, misalnya, lebih professional dari yang tidak S-2, S-3.

IHN: Ada perguruan tinggi yang merasa menjadi korban karena lembaga pendidikan mereka dicatut oleh sindikat dalam prraktik jual-beli ijazah, karena mereka merasa tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti itu.

MS:Kalau begitu, ini memudahkan dalam proses penyidikan. Dalam Undang Undang Sisdiknas, kita lihat, apabila ada seseorang yang menggunakan gelar atau ijazah palsu, ada orang keberatan dan diyakini ijazah itu palsu, ya lapor saja ke polisi. Kalau perguruan tinggi itu merasa tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti itu kepada orang-orang tertentu, perguruan tinggi tersebut tinggal membuat laporan pengaduan ke polisi, “Bahwa si Anu itu mencatut perguruan tinggi kami, berarti gelarnya palsu.” Itu sudah ada mekanismenya dalam Undang Undang Sisdiknas.

IHN: Ke depan, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah; termasuk oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta?

MS: Fenomena gelar atau ijazah palsu ini umumnya ada di perguruan tinggi swasta. Saya melihat, jual-beli ijazah ini akan terus berlangsung karena orang butuh itu antara lain tuntutan persyaratan formal yang telah ditetapkan. Sekarang, memang untuk menjadi calon legislatif dan calon bupati atau calon walikota, cukup tamat SMA.

Karena itu, banyak juga orang yang memalsukan ijazah SMA, atau orang yang mengambil Paket C – yang setara dengan ijazah SMA – yang tidak mengikuti prosedur ujian tapi memperoleh ijazah.

Ke depan, saya kira, perguruan tinggi swasta memang perlu lebih diawasi oleh Kopertis. Apalagi sekarang sudah ada standar bagaimana jam perkuliahan, bagaimana administrasi mahasiswa, bahkan sudah ada pendaftaran mahasiswa secara online.

Pengawasan lebih mudah dilakukan kalau semua perguruan tinggi melakukan pendaftaran berbasis online. Jadi, bisa dilacak, seseorang itu pernah terdaftar di sebuah perguruan tinggi atau tidak.

Seperti saya, misalnya, Doktor saya dari Universitas Negeri Jakarta, bisa dilacak di sana apakah betul saya kuliah di situ, kemudian apa judul desertasi saya. Jadi kita berharap, perguruan tinggi swasta juga menerapkan hal seperti ini, yang akan memudahkan untuk mengecek seseorang pernah kuliah atau tidak di perguruan tinggi itu.

IHN: Dikabarkan ada yang masuk PNS memakai ijazah palsu. Kalau ini benar, berarti perekrutan PNS juga kurang pengawasan dari penggunaan ijazah palsu?

MS: Beberapa lembaga tidak melacak apakah ijazah itu palsu atau tidak, yang penting bahwa perekrutan itu kan ada persyaratan formalnya. Jadi, panitia hanya melihat itu dan tidak berhak melacak apakah ijazah itu palsu atau tidak. Itu bukan tugas mereka.

Jadi, kita tidak bias menyalahkan panitia penerimaan CPNS. Yang kita salahkan tetap orang yang menggunakan ijazah palsu itu dan perguruan tinggi atau oknum di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut.

Kalau fenomena ijazah palsu ini makin banyak terungkap, seharusnya Kopertis lebih banyak bertindak. Lebih pro-aktif. Misalnya, karena perguruan tinggi ini terbukti banyak mengeluarkan ijazah palsu, bisa dilikuidasi, atau bisa diumumkan kepada masyarakat, atau diinformasikan kepada pemerintah dan swasta kalau alumni perguruan tinggi tertentu yang mendaftar ke satu instansi, mohon dikonfirmasi ke Kopertis apakah ijazah yang bersangkutan asli atau palsu. Ini diharapkan akan memberi efek jera.


Ternyata ijazah jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan.

Sumber : Waspada

 

Anda telah membaca artikel tentang Fenomena Ijazah Palsu Di Indonesia dan anda bisa menemukan artikel ini dengan url http://binhakim.blogspot.com/2012/02/fenomena-ijazah-palsu-di-indonesia.html, anda boleh menyebarluaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Fenomena Ijazah Palsu Di Indonesia ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Fenomena Ijazah Palsu Di Indonesia sebagai sumbernya.
Terima Kasih

Artikel Yang Berhubungan :